BEIJING – DJI perusahaan drone menggugat Departemen Defense Amerika Serikat, lantaran memasukkan perusahaan yang disebutkan ke di daftar yang tersebut melabelinya sebagai perusahaan milik militer China.
DJI sendiri menyatakan telah terjadi mencoba menghubungi Amerika Serikat terkait hambatan ini selama lebih lanjut dari 16 bulan, namun tak berhasil.
Karena bukan ada alternatif lain, saat ini DJI mengajukan gugatan lalu menghadirkan permasalahan yang dimaksud ke Pengadilan Federal.
DJI sendiri menegaskan bahwa dia tidak ada dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, juga pelabelan ini berdampak pada bidang usaha mereka.
DJI sebelumnya masuk pada daftar yang dimaksud pada tahun 2022, sehingga menghasilkan berbagai perusahaan kemudian organisasi Amerika Serikat tidaklah dapat bekerja mirip atau bertransaksi dengan perusahaan yang digunakan ada di daftar tersebut.
China sendiri mempunyai rencana yang sedang dijalankan. Negara yang disebutkan merupakan produsen drone komersial terbesar di dalam dunia.
Dalam sebuah pengarahan menyusul pernyataan Paparo terhadap the Post, Beijing memberi peringatan Washington bahwa mereka berada dalam melakukan perbuatan yang digunakan berisiko.
“Mereka yang digunakan berteriak untuk mengubah negara lain menjadi neraka haruslah menjadi pihak bersiap untuk terbakar di tempat neraka,” ujar Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Defense China seperti dilansir dari SCMP.
“Tentara Pembebasan Rakyat [China] mampu melawan dan juga mengungguli dengan menggagalkan intervensi eksternal kemudian menjaga kedaulatan nasional kemudian integritas wilayah kami. Kami bukan mempan dengan ancaman serta intimidasi,” tambah Wu.
Upaya China untuk mengembangkan pemakaian drone telah lama diperkuat oleh komitmen Xi Jinping pada pengembangan teknologi dan juga modernisasi di tempat sektor militer, ungkap para analis.